Jakarta, BN Nasional – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengapresiasi gagasan Presiden Joko Widodo yang melakukan hilirisasi dan larangan ekspor mineral mentah untuk menginkatkan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah.
Kualitas industri nasional tentunya hanya dapat berjalan ketika sudah mampu melakukan pemrosesan material sumber daya dari hulu ke hilir. Tentu kebijakan ini menunjukan konsistensi pemerintah terhadap upaya meningkatkan kualitas industri nasional.
“Sebagaimana yang digagas pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang hilirisasi mineral emas, bauksit, nikel, tembaga, dan bijih besi. Mineral tersebut didorong untuk proses hilirisasi, yang dibarengi dengan upaya pelarangan ekspor mineral mentah,” kata Bamsoet sapaan akrabnya dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR 2023, Rabu (16/8/2023).
Dilanjutkannya, Indonesia adalah negara besar yang harus terus melangkah ke depan dan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan.
“Kita tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan, sebagaimana dialami berberapa negara yang saat ini menjadi pasien IMF,” kata Bamsoet.
Indonesia tidak boleh mengalami ancaman krisis ekonomi, terkhusus di sektor keuangan yang dikategorikan sebagai kahas fiskal.
“Bangsa Indonesia adalah pemilik berbagai sda terbesar dunia seperti nikel, batubara, emas, tembaga, dan gas alam. Namun demikian masih ada negara yang belum sepenuhnya menikmati kekayaan alam tersebut,” jelasnya.
Bamsoet berterimakasih kepada pemerintah yang bekerja keras mengurangi angka kemiskinan dan terus melakukan upaya untuk meningkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam.
“Mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besar kemakmuran rakyaat,” katanya.
Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, berkelanjuta, dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, antara pusat dan daerah agar mampu memanfaatkan sda yang luar biasa untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. (Louis/Rd)