JAKARTA,BN NASIONAL
Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Syafrizal ZA, mengungkapkan bahwa lima smelter terkait kasus korupsi tata niaga timah di Kepulauan Babel telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari seribu pekerja.
“Data pekerja yang kena PHK di lima smelter ini belum valid, namun d iperkirakan sudah lebih seribuan pekerja yang telah d iberhentikan oleh perusahaan,” ungkap Syafrizal ZA di Pangkalpinang, seperti d ikutip antaranews.com Rabu (1/5/24).
Menurutnya, pekerja yang kena PHK berasal dari internal smelter sebanyak 500 orang, serta IUP smelter dan sopir pengangkut hasil tambang sekitar 500 orang. “PHK pekerja di internal smelter sebanyak 500 orang dan pekerja sektor IUP, sopir serta pekerja sektor lainnya juga sekitar 500 orang yang d iberhentikan, karena tidak beroperasinya perusahaan selama proses hukum berjalan,” tambahnya.
Syafrizal juga menyampaikan bahwa dinas terkait sedang melakukan pendataan para pekerja yang d iberhentikan perusahaan ini.
“Dalam waktu dekat ini, kita mendapatkan data yang valid. Namun d iperkirakan sudah 1.000 pekerja yang d i-PHK karena smelter tersebut tidak beroperasi dampak dari penyitaan aset smelter yang d ilakukan Kejagung beberapa waktu lalu,” terangnya.
Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, dalam rilisnya mengungkapkan bahwa Tim Direktorat Pidsus Kejaksaan Agung telah melakukan penyitaan aset perusahaan dari lima smelter terkait dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) tata niaga pertimahan di Babel.
Lima smelter yang sudah d isita oleh Kejagung yakni CV Venus Inti Perkasa (VIP), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Tinindo Internusa (TIN), dan PT Refined Bangka Tin (RBT).
“Tindakan penyitaan tersebut bukan semata-mata untuk menghentikan proses eksplorasi timah oleh masyarakat yang mengakibatkan kehilangan pekerjaan, namun juga dalam rangka penegakan hukum untuk mewujudkan tata kelola pertimahan yang lebih baik di masa depan,” kata Adriansyah menegaskan.**