Jakarta, BN Nasional – Pemerintah akan segera meluncurkan perdagangan karbon (carbon trading) yang merupakan kegiatan jual beli kredit karbon bagi perusahaan yang mengeluarkan emisi karbon dalam proses industrinya. Kredit karbon yang dijual umumnya berasal dari proyek hijau, jika perusahaan menghasilkan emisi kurang dari kredit yang dimiliki, maka perusahaan tersebut bisa menjual kredit karbon di pasar karbon.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mendesain mekanisme perdagangan karbon melalui bursa di lima sektor, yakni energi, industri, produk, agriculture, dan sampah.
“Ya makanya di OJK dari sektor energi, industri, produk, agriculture, dan sampah. Justru septermber ini mengawali industri perdagangan (karbon) dalam negeri dulu,” kata Alue saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/7/2023).
Nantinya setiap kementerian yang menaungi sektor tertentu diharuskan mendaftarkan perdagangan karbon tersebut di KLHK untuk setiap usaha atau kegiatan melalui sistem yang terintegerasi di KLHK.
“Kan sektoralnya bisa di ESDM, tapi sistem registrasinya di KLHK karena setiap usaha atau kegiatan yang terkait dengan pengurangan emisi baik dari mitigasi adaptasi harus diregistrasi. Jadi registrasinya semua lima sektor itu di KLHK, tapi mekanismenya yang di sektoralnya dikembangkan misalnya energi di ESDM,” jelas Alue.
skema perdagangan karbon ini merupakan salah satu solusi dari dunia yang sudah berkomitmen untuk menangangi pemanasan global. Perdagangan karbon memungkinkan lebih mudah untuk diimplememntasikan daripada regulasi yang langsung membatasi dan mengenakan pajak pada emisi karbon.
Melalui perdagangan karbon, pemerintah juga dapat memantau jumlah emisi karbon yang dihasilkan di negaranya dengan lebih terorganisasi. Sebab, jumlah emisi dan potensi penyerapan terukur dengan standar yang telah ditetapkan. Jumlah kredit karbon yang beredar di pasar karbon tentunya akan membantu dalam mengontrol besarnya emisi karbon yang dilepas ke atmosfer. (Louis/Rd)