Resmi, Kini Perusahaan Tambang Kantongi RKAB Tiga Tahun

by admin
2 minutes read

JAKARTA, BNNASIONAL.COM

KEMENTERIAN ESDM telah merilis perubahan signifikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) di sektor pertambangan. Aturan baru ini mengubah RKAB yang sebelumnya di susun tahunan menjadi per tiga tahun.

Peraturan ini ada dalam Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian dan Persetujuan RKAB Serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023 menggantikan sebagian isi Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020 dan Permen ESDM Nomor 16 Tahun 2021 yang sebelumnya mengatur RKAB tahunan.

Peraturan tersebut menyebutkan jika RKAB tahap kegiatan eksplorasi berupa rencana kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara selama satu tahun.

Atau untuk RKAB tahap kegiatan operasi produksi berupa rencana kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara selama tiga tahun.

Untuk perusahaan punya masa berlaku IUP kurang dari tiga tahun, mereka dapat menyesuaikan RKAB dengan masa berlaku izin IUP/IUPK mereka.

Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal (Dit jen) Minerba Kementerian ESDM, Iman K. Sinulingga, menjelaskan empat substansi utama dalam Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2023 ini.

“RKAB tahap kegiatan eksplorasi di susun dalam jangka waktu kegiatan satu tahun, dan RKAB tahap kegiatan operasi produksi di susun untuk jangka waktu tiga tahun,” ujar Iman saat Konsultasi Publik – Rancangan Peraturan Menteri ESDM terkait RKAB pada tanggal 6 September 2023.

Bambang Sucipto, Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM, menegaskan bahwa Permen ini mengatur mengenai RKAB dan pelaporan.

Ini juga merupakan peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 177 ayat (3) dan Pasal 178 ayat (4) PP Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Substansi kedua adalah pemberian sanksi administratif yang tegas kepada pemegang izin usaha pertambangan. Iman menambahkan bahwa sanksi ini bisa berupa pencabutan izin tanpa adanya sanksi tertulis sebelumnya.

“Sementara mengenai sanksi, pemerintah akan memberikan sanksi administratif yang tegas kepada pemegang izin berupa pencabutan izin tanpa adanya sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan jika pemegang izin melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa persetujuan RKAB,” ungkap Bambang.

Terakhir, substansi pokok keempat mengenai penentuan pemenuhan aspek esensial dalam penyusunan, evaluasi, dan persetujuan RKAB.

Sementara substansi kelima menyoroti efisiensi dalam waktu dalam penyusunan evaluasi dan persetujuan RKAB.(*)

related posts

Leave a Comment