JAKARTA, BN NASIONAL
Pemerintah terus memperkuat pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) sebagai bagian dari upaya menuju transisi energi yang lebih berkelanjutan.
Meskipun begitu, pemerintah tidak berencana mengurangi subsidi energi konvensional, melainkan akan mendorong percepatan penggunaan EBT dengan mengeluarkan regulasi yang lebih menguntungkan.
“Kementerian ESDM harus memastikan ketersediaan energi untuk masyarakat. Harus bisa tersedia, terbeli, dan terjangkau masyarakat,” kata Dadan dalam acara Indonesia Transition Energy Dialogue (IETD) 2023 di Jakarta, Senin (18/9/2023).
Dadan Kusdiana menegaskan Kementerian ESDM bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat.
Ini mencakup aspek-aspek seperti ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan.
Dalam acara IETD 2023 di Jakarta tersebut, Dadan menyatakan bahwa dalam proses transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, Kementerian ESDM tidak bermaksud mengalihkan subsidi dari energi fosil ke EBT.
Sebaliknya, fokus utamanya adalah mempercepat pengembangan EBT.
“Kita tidak dalam posisi mengalihkan subsidi dari fosil ke renewables. Kita akan mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan, salah satunya adalah dengan menyediakan tarif sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 yang sudah ada,” jelas Dadan.
Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik memberikan insentif kepada Badan Usaha dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik berbasis energi terbarukan, baik dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal.
Dalam hal harga energi terbarukan lebih tinggi daripada energi konvensional, pemerintah berkomitmen untuk memberikan kompensasi. Namun, Dadan juga menekankan bahwa transisi ini sedang berlangsung secara bertahap, dan tidak semua wilayah sudah dapat sepenuhnya bergantung pada EBT.
Meskipun demikian, pemerintah tetap berupaya untuk memastikan ketersediaan energi fosil yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat. Ini dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif transisi terhadap sektor energi konvensional.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat mencapai keseimbangan antara penggunaan energi konvensional dan energi terbarukan sambil tetap mendukung upaya global untuk mengurangi emisi karbon dan menjaga keberlanjutan lingkungan.(*)
