JAKARTA, BN NASIONAL.
KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mendorong hilirisasi komoditas nikel di Indonesia.
Upaya ini di wujudkan melalui pembatasan pembangunan smelter nikel kelas dua dengan teknologi RKEF yang mengharuskan Izin Usaha Industri (IUI).
“Kami sedang berkomunikasi dengan Kemenperin terkait pembatasan smelter nikel ini,” ungkap Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Arifin menekankan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan hilirisasi nikel hingga pada penerapan baterai kendaraan listrik melalui smelter nikel kelas satu dengan teknologi HPAL.
“Semua produk yang mencapai tahap tersebut akan kami dorong hingga ke tahap hilirisasi,” tambahnya.
Irwandy Arif, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba, menggarisbawahi pentingnya menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan biji nikel, sehingga Indonesia tidak akan menjadi pengimpor biji nikel di masa depan.
“Moratorium ini bertujuan untuk memastikan bahwa smelter yang sudah beroperasi tetap mendapatkan pasokan biji nikel untuk kelangsungan operasi produksinya,” ungkap Irwandy.
Pemerintah juga akan melakukan kajian komprehensif terkait kebijakan ini, terutama terkait proses penambangan biji nikel di Indonesia, baik yang berkadar rendah atau limonite maupun berkadar tinggi atau saprolite.
Irwandy menjelaskan bahwa saat ini ada sekitar 44 smelter nikel yang bergerak dalam proses pyrometalurgi menuju stainless steel, serta tiga smelter nikel yang menggunakan proses hydrometalurgi untuk menghasilkan baterai.
Dalam hal konsumsi biji nikel, biji nikel pyrometalurgi dan saprolite mencapai 210 juta ton per tahun, sedangkan limonite sebanyak 23,5 juta ton per tahun.
Selain itu, ada 28 smelter menuju pyrometalurgi yang saat ini dalam tahap perencanaan, dan 10 unit smelter hydrometalurgi.
Kedua jenis smelter ini memiliki kebutuhan biji nikel sebesar 130 juta ton dan 54 juta ton per tahun, masing-masing.
“Jadi, total ada 116 smelter yang terdiri dari 97 smelter pyrometalurgi dan 19 smelter yang menuju hydrometalurgi,” tambah Irwandy.
Kajian lanjutan akan di lakukan untuk memastikan keberlanjutan hilirisasi komoditas nikel di Indonesia.(*)
