25.4 C
Jakarta

Pakar Hukum Tambang Nilai Kasus Korupsi Timah Bisa Menjerat Pejabat Kementerian ESDM

Published:

JAKARTA, BN NASIONAL

Pakar Hukum Pertambangan Ahmad Redi menyebut kasus tidak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada tahun 2015 sampai 2022 bisa menyeret pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

“Saya kira tentu harus dilakukan pengembangan (sampai ke Kementerian ESDM). Siapa saja aktor yang terlibat, siapapun itu saya kira harus diungkap. Itu sangat mungkin terjadi, dilakukan oleh jaksa dalam rangka pengembangan perkara ini,” kata Ahmad saat ditemui di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

Tahun 2023 lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga pernah menetapkan mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaludin dalam korupsi pertambangan ore nikel di IUP PT Antam.

Menurutnya, dengan ada pengungkapan kasus ini, pemerintah menjadi lebih fokus dan salah satu upaya untuk melakukan tata kelola tambang yang lebih baik.

“Memang jaksa saya kira hari ini cukup progresif tidak hanya menghitung kerugian ril, tapi juga aspek lingkungan, biaya kerusakan, biaya pemulihan, dan juga instrumen ekonomi lingkungan. Jadi saya kira ini sangat menarik dalam rangka perbaikan tata kola tambang bisnisnya timah di Bangka Belitung,” jelas Ahmad.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung, yakni Suranto Wibowo yang menjabat pada tahun 2015 sampai 2019, Rusbani pada tahun 2019, dan Amir Syahbana pada tahun 2020 sampai sekarang.

Dalam kasus ini, dalam periode 2015 sampai 2022 terjadi perubahan aturan di sektor pertambangan pada tahun 2020 dari UU Nomor 4 Tahun 2009 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020.

Sebelum tahun 2020, komoditas timah yang termasuk dalam golongan mineral logam, RKABnya disetujui oleh Gubernur dan pengambilan persetjuan RKAB di Ruang Informasi dan Investasi Terpadi (RPIIT) Dinas Provinsi ESDM sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1806K/30/MEM/2018.

Kemudian pada tahun 2020 terdapat pendelegasian kewenangan dengan menarik seluruh perizinan tambang yang ada di provinsi ke pusat, yakni Kementerian ESDM.

Kementerian ESDM lah yang melakukan persetujuan untuk timah sebagai golongan mineral logam seusai dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 sampai petunjuk teknis yang ditungkan dalam Kepmen ESDM nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2024.

Sumber : Antaranews

Related articles

Recent articles

spot_img