Jakarta, BN Nasional – Program meningkatkan nilai tambah dari komoditas melalui hilirisasi membuat pemerintah memberikan insentif sehingga membuat pendapatan negara berkurang.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pendapatan negara dari Bea Keluar diperkirakan akan menurun yang merupakan konsekuensi dari hilirisasi.
“Bea keluar tidak menjadi andalan lebih, karena kita ingin terjadi nilai tambah lebih di dalam negeri,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga diperkirakan menurun yang sejalan dengan penurunan harga komoditas. Sumber Daya Alam (SDA) juga tidak dapat melebihi dari tahun 2022 lalu.
“PNBP Rp473 triliun ini karena adanya kontribusi dari harga komoditas, kalau dilihat dari komoditas menurun, makanya kita lihat PNBP dari SDA dipeekirakan tidak setinggi yang kita terima di tahun 2022 dan 2021.,” jelasnya.
Adanya penurunan di Bea Keluar dan PNBP dari turunya harga komoditas, Sri Mulyani mengoptimalkan sektor lain untuk mempertahankan pendapatan negara.
“Kita akan mengoptimalkan BUMN dari penyetoran deviden, inovasi dan kualitas layanan dari Kementerian/Lembaga yang memiliki Badan Layanan Umum (BLU) termasuk kepolisian untuk SIM dan STNK, serta perluasan IT dan Pengawasan kepatuhan dari wajib pajak PNBP,” katanya.
Presiden Joko Widodo mengakui bahwa kebijakan hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang terus digalakkan pemerintah memang terasa pahit bagi pengekspor bahan mentah serta pendapatan negara dalam jangka pendek.
Jokowi memastikan apabila ekosistem besarnya sudah terbentuk dan pabrik pengolahan SDA sudah beroperasi, ke depan Indonesia akan merasakan buah manis, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Sebagai gambaran setelah kita stop ekspor nikel ore di 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat dan kini ada 43 pabrik pengolahan nikel yang membuka peluang kerja sangat besar, ini baru satu komoditas,” kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2023, Rabu (16/8/2023). (Louis/Rd)
