Sentul, BN Nasional – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Sentul International Convention Centre (SICC), Jawa Barat, Selasa (17/1/2023) berfokus membahas penanganan Covid-19, pertumbuhan ekonomi, dan pengendalian inflasi di Indonesia.
Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 ini mengusung tema ‘Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi’. Rakornas yang dihadiri oleh 4.545 peserta ini akan terbagi dalam empat panel.
Presiden RI Joko Widodo membuka langsung Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda, Jokowi menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak, dari tingkat pusat sampai daerah dalam penanganan Covid-19 sehingga dapat dikendalikan dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.
“Alhamdulillah, pandemi berhasil kita kelola dan kita kendalikan dengan baik, dan stabilitas ekonomi juga bisa kita manage, kita pertahankan sehingga berada pada posisi yang sangat baik. Ini berkat kerja keras kita semuanya,” kata Jokowi.
Tingkat vaksinasi COVID-19 di Indonesia mencapai 448 juta dosis suntikan. Presiden mengakui, penyuntikan 448 juta dosis vaksin tersebut bukan pekerjaan yang mudah, namun hal tersebut dapat dilakukan berkat dukungan berbagai elemen bangsa.
“Ini jumlah, bayangkan menyuntik 448 juta suntikan bukan barang yang gampang, tapi ada TNI juga ikut, Polri juga ikut, seluruh gubernur, bupati, wali kota, sampai ke tingkat RT/RW semunya ikut. Itu yang menyebabkan kita bisa menyelesaikan COVID-19 dengan baik,” katanya.
Di tengah pandemi dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara, Indonesia juga mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang baik. Pada kuartal III-2022 ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,72 persen dan di kuartal IV-2022 diperkirakan tumbuh 5,2 hingga 5,3 persen.
Dilanjutkannya, meskipun mampu melalui tahun turbulensi ekonomi di 2022 dengan baik, Indonesia harus tetap hati-hati dan waspada karena tahun 2023 masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi global.
“Semuanya harus hati-hati, harus bekerja keras semuanya mendeteksi informasi-informasi dan data-data yang ada di lapangan sehingga jangan sampai kita keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis pada data dan fakta-fakta di lapangan,” jelasnya.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, kolaborasi antara instansi pusat dan daerah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tanah air.
“Tingkat inflasi juga terkendali dengan baik. Sesuai dengan data Badan Pusat Statistik inflasi pada September 2022 5,95 persen, kemudian pada bulan Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, dan November 2022 turun sebesar 5,40 persen, dan untuk terakhir bulan Desember terjadi kenaikan sedikit 5,51 persen karena adanya pola demand yang bersifat seasonal atau musiman adanya Hari Raya Natal dan perayaan tahun baru,” jelas Tito.
Dalam Rakornas ini terdapat empat panel pembahasan yang diikuti dari berbagai instansi pemerintah pusat yang diikuti seluruh Kepala Daerah dan Forkopimda untuk mendapatkan arahan-arahan dan masukan yang mendukung kemajuan Indonesia.
Panel I membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi, dengan pembicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Budi.
Panel II dengan bahasan penguatan investasi, hilirisasi, dan kemudahan perizinan berusaha, dengan pembicara Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto.
Panel III membahas mengenai penanganan COVID-19, stunting, kemiskinan dan jaring pengaman sosial, dengan pembicara Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, serta ahli fisika dan matematika Yohanes Surya.
Panel IV dengan bahasan stabilitas politik, hukum, pengamanan, dan pengawasan, dengan pembicara Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Panglima TNI Yudo Margono.
“Melalui momentum yang baik ini diharapkan keempat panel dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah,” kata Tito. (Louis)
