JAKARTA, BN NASIONAL
PT Timah Tbk (TINS) menjelaskan alasan di balik keputusannya untuk tidak membeli bijih timah dari masyarakat yang terlibat dalam aktivitas penambangan pasir timah di Provinsi Bangka Belitung.
Direktur Utama TINS, Ahmad Dani Virsal, mengungkapkan bahwa perusahaan tidak dapat membeli pasir timah yang d itambang oleh masyarakat karena sulitnya memverifikasi asal-usul pasir timah tersebut.
“Kami tidak dapat mengakomodir pasir timah dari masyarakat kecuali jika berasal dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah,” ungkap Ahmad dalam sebuah pertemuan di Gedung DPR RI pada Selasa (26/3/2024).
Ahmad menambahkan bahwa meskipun kapasitas produksi pabrik memungkinkan untuk menampung pasir timah dari masyarakat, namun legalitas dan asal-usul bijih tersebut harus jelas, misalnya melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IPR).
“Meskipun kapasitas pabrik tidak menjadi masalah, legalitas dan asal usul bijihnya harus terjamin. Kerja sama dengan WPR mungkin bisa d ilakukan asalkan legalitasnya terjamin,” terang Ahmad.
Sementara itu, Bupati Belitung Timur, Burhanudin, menggambarkan kondisi ekonomi di Bangka Belitung yang terhenti karena tidak adanya pembeli untuk bijih timah masyarakat.
“PT Timah hanya dapat menampung bijih timah dalam IUP-nya, namun terbatas. Namun, masyarakat kesulitan karena wilayah kami cukup luas,” kata Burhanudin saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI pada Selasa (26/3/2024).
Burhanudin juga meminta solusi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta DPR RI untuk menemukan solusi jangka pendek guna membantu masyarakat menjual pasir timah mereka.
“Kondisi saat ini membuat masyarakat kesulitan menjual timah mereka. Kami meminta solusi jangka pendek dari Komisi VII DPR RI, D irjen Minerba, dan PJ Gubernur Babel agar masyarakat dapat menjual pasir timah mereka dan roda ekonomi dapat berjalan kembali,” tambahnya.*[]